Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rabu, 02 Mei 2018 Fotografer : Humas Kep Seribu

Rapat Evaluasi perlunya Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang di landasi dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomer 632 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Gubrnur Propinsi DKI Jakarta nomer 1210 tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Propinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di adakan di Kantor Penghubung Mitra Praja (20/04/2018). Rapat di pimpin oleh Bupati Jakarta Kepulauan Seribu dan hadiri oleh para Kominda Kabupaten Kepulauan Seribu serta jajaran ASN pemkab lainnya. (Foto: Sudin Kominfotik Kepulauan Seribu)

Suasana Rapat

Unsur Kepolisian memandang pemasalahan konflik dipulau Pari ini belum di pastikan tidak akan menyebar ke pulau-pulau lain

Rojali dari Dewan Kabupaten meminta agar ada ketrbukaan kepada Masyarakat di pulau Pari

Perwakilan dari kantor BPN Jakarta Utara terangkan bukti pengajuan pengaduan permohonan bila lengkap dapat di proses

Maman, Ketua FKDM mewaspadai adanya oknum yang memprovokatori dari organisasi yang mengetahui jalannya pemerintah

Lurah pulau Pari, Surahman (kanan) meminta ini semua di serahkan saja kepada hukum yang berlaku

Habib perwakilan dari Kesbangpol Propinsi DKI jelaskan perlu adanya dokumentasi urutan-urutan kejadian

Bupati, Irmansyah ingatkan kembali bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara Netral dan tidak memihak

Bupati bacakan SK Gubernur no. 632 th 2018 tentang pembentukan Tim terpadu penangan konflik sosial

Hitung Mundur 22 Juni 2027

Hari

Jam

Menit

Detik

Pencarian

Rapat Evaluasi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Hitung Mundur 22 Juni 2027